Gebrakan Penagihan Pajak Daerah Terhadap WP Menunggak Pajak Daerah

dibaca: 109 kali
Oleh: redaksi Pemerintahan Daerah | Minggu, 22 November 2020 - 01:17:52 WIB

Gebrakan Penagihan Pajak Daerah Terhadap WP Menunggak Pajak Daerah

Syahruddin, SH.MH Kabid Penagihan dan Keberatan Bappenda Kab. Bengkalis Bengkalis

BENGKALIS - Ada sekitar 12 jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Salah satunya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat atau perangkat - perangkat yang ada di Kecamatan maupun Desa yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB) di pedesaan dan perkotaan.

  

Kepala bidang penagihan dan keberatan Bappenda Kabupaten Bengkalis Syahruddin, SH.MH mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bappenda sudah melakukan pelayanan pembayaran penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) di 6 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan  Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat dan Kecamatan Siak Kecil.

 

Kemudian, untuk Kecamatan Bandar Laksamana sejauh ini belum dijadwalkan. Karena, belum ada koordinasi antara Kecamatan dengan pihak Bappenda. Selain Kecamatan ada juga Desa dan Kelurahan Sei Pakning yang belum dilakukan pendataan.

  

Dikatakannya, sejauh ini sudah ada upaya - upaya yang dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pendataan. Karena, ada peningkatan yang sangat signifikan terkait dengan progres peningkatan pajak di setiap Desa.

 

"Jadi upaya ini telah kami lakukan agar tingkat penagihan pertanggal 31 Desember 2020 nanti, untuk pajak PBB targetnya tercapai 100 persen," Ungkap Syahruddin.

  

Diketahui, saat ini Bappenda Kabupaten Bengkalis menargetkan PBB sekitar Rp.9.350.000.000,00 dan realisasinya 93,67 persen kurang sekitar 7 persen.

  

Disebutkan bahwa, peran Kepala Desa dalam meningkatkan pajak PBB sangat diperlukan. Bagaimana Kepala Desa dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyadari bahwa pajak PBB sangat penting bagi kelangsungan pembangunan di Desa.

 

"Kepala Desa dalam membuka pelayanan pembayaran penagihan PBB sangat kita perlukan. Dengan adanya pelayanan ini, supaya masyarakat antusias dan memiliki kesadaran dalam membayar pajak," Sebut Amruddin.

 

lebih lanjut, Syahruddin juga menuturkan bahwa pihak Kecamatan memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi ke setiap Desa tentang pembukaan pelayanan penagihan pajak PBB di wilayah nya masing - masing.

 

Kemudian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis akan memberikan semacam stimulus atau relaksasi kepada masyarakat khususnya pengapusan denda PBB. Dan untuk tahap awal sudah dilaksanakan yakni pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 September Tahun 2020 yang lalu. Penghapusan pajak akan diperpanjang kembali pada Tanggal 23 Desember Tahun 2020.

 

Selain itu, pihak Bappenda juga mengatakan bahwa dalam situasi pandemi covid - 19, tentunya ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga penghapusan pajak tetap dilakukan dan Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melalui Bappenda tetap memberikan stimulus atau relaksasi kepada wajib pajak.

 

Kemudahan - Kemudahan lain yang diberikan Bappenda Kabupaten Bengkalis yaitu, pembayaran bisa dilakukan dengan cara online. Pembayaran secara online sebenarnya sudah dilaksanakan dan bekerjasama dengan pihak Bank Riau - Kepri dan juga pihak Bank BNI.

 

Sebelum pembayaran sistem online ini diterapkan, pihak Bappenda juga sudah menginformasikan terlebih dahulu kepada masyarakat atau wajib pajak (WP) dan juga sudah menyurati pihak Kecamatan serta kepala desa bahwa, pembayaran bisa dilakukan secara online. Informasi ini sudah difahami oleh masyarakat dan juga pengusaha.

 

Kemudian, dari triwulan I sampai triwulan ke III jumlah transaksi melalui e - channel berjumlah 13.008 objek pajak yang sudah melakukan transaksi pembayaran. Namun masih ada tahapan - tahapan dari Bappenda untuk melakukan sosialisasi.

 

Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis melalui Bappenda berharap seluruh masyarakat dan para pengusaha wajib pajak itu bisa mengunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, misalnya, bagi para pengusaha yang memiliki PKS (pabrik kelapa sawit) yang berada diluar Provinsi Riau maka pengusaha tersebut  bisa mengunakan fasilitas yang diberikan seperti mengunakan e-channel dan e-commerce.

 

Masyarakat yang berada di perdesaan, bagi Bappenda sendiri sudah membentuk petugas PBB dan ini sudah tersebar di masing - masing Desa. Dari 156 Desa dan Kelurahan, semuanya sudah memiliki petugas PBB. Kemudian petugas PBB di masing - masing Desa selain memiliki fungsi pungutan pajak bagi masyarakat wajib pajak, petugas yang ada di Desa juga berfungsi sebagai pengawasan dan kontrol terhadap WP yang ada di Desa.

 

Setiap desa memiliki potensi WP yang sangat banyak seperti, di kecamatan bengkalis misalnya memiliki wajib pajak berjumlah 30.000. Dan jumlah ketetapan pajak PBB Tahun 2020 ini ada sekitar 165.000 SPT PBB proses penagihan berkaitan dengan OPD - OPD yang lain.

 

Kedepannya Bappenda akan membuat semacam innovasi yang sifat nya teknologi berbasis lift service atau mobile aplication. Jadi, layanan yang akan kita berikan terhadap teknologi berbasis lift service itu berupa permohonan seperti layanan PBB, mutasi objek dan mutasi subjek pajak, salinan SPT PBB, surat keterangan NJOP, surat keterangan lunas serta pelaporan SPT PBB. Sistim inilah kedepan yang akan diterapkan oleh Bappenda Bengkalis.**(Adv)

 

  Print Berita

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook