Anggota DPR RI Abdul Wahid Desak Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Ekspor CPO

Berita Sebelumnya

• UKM Kesenian Bathin Alam Sukses Gelar Festival Band di Acara Polbeng Fest 2025
• Berita Kehilangan Surat Tanah Atas Nama Bukhori, HS
• Pemdes Pematang Duku Ikuti Pawai Taaruf Sukseskan MTQ Ke - 57 Kecamatan Bengkalis
• Info Kehilangan Surat Tanah Atas Nama Bukhori, HS

Berita Terkait

• DPK KNPI dan PAC PP Kecamatan Bantan Siap Wujudkan Pemuda Bantan Yang Bermasa
• Bupati Bengkalis Kasmarni menyerahkan Bantuan Zakat Konsumtif Untuk Mustahik dan Santunan Anak Yatim
• DPC PKB Bengkalis Gelar Acara Khataman Alquran dan Selamatan di Titik Nol IKN
• Kasmarni : Pemkab Bengkalis Anggarkan Dana Peningkatan Ruas Jalan di Kecamatan Bukit Batu
• PBB-P2 Merupakan Sektor Andalan Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
• Bupati Bengkalis Kasmarni Ucapkan Duka Cita Atas Wafatnya Alizar

BENGKALISINFO.COM, - Buntut dari larangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) 28 April 2022 yang lalu, harga TBS kelapa sawit turun drastis. parahnya lagi ada beberapa perusahaan yang tidak menerima TBS dari kebun masyarakat, mereka hanyak mengelola dari hasil kebun sendiri.

Anggota DPR RI H. Abdul Wahid saat diminta tanggapan melalui pesan wathsapp, sabtu (14/5/22) juga membenarkan, ia mengaku juga banyak mendapat keluhan dari para petani dan pengurus KUD

"Benar, kondisinya semakin mengkhawatirkan, di riau saya mendapat pengaduan, banyak koprasi dan pengepol berhenti mengambil TBS petani, dikarenakan pabrik tidak membeli" ungkap Wahid

Anggota DPR RI Asal Riau ini menduga ini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang enspor Crude Palm Oil (CPO).

"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi, bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli TBS masyarakat" lanjut wahid

dikatakan wahid lagi "ini seperti anomali, disatu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng, disisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi" tegas politis PKB ini

Anggota DPR RI asal riau ini meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yg berdampat terhadap nasib jutaan petani sawit, maksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domistik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO),

" Harus cabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DM atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus" pinta wakil ketua baleg DPR RI ini

Abdul Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.

"harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas, jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani" tutup wahid

Penyunting : SUPIAN