Media Digital dan Pendidikan Politik

Berita Sebelumnya

• STIE Syariah Bengkalis Gelar Seminar Internasional Bersama University Islam Malaysia
• Abdul Wahid Raih Suara Terbanyak Pemilu 2024, Pengamat Sebut Layak Maju Gubernur Riau
• Emilda Susanti Pimpin Penandatanganan Fakta Integritas di Lingkup DPPPA Bengkalis
• DPPPA Berikan Trauma Healing Pada Anak Pasca Bencana Banjir di Desa Sungai Linau

Berita Terkait

• Babinsa Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan
• Cegah Karlahut, Babinsa Kampung Sungai Selodang Gencar Lakukan Patroli
• Cegah Covid - 19, Babinsa Koramil 11/Pwk Kandis Lakukan Sosialisasi dan Patroli di Kelurahan Kota Ka
• Patroli Karlahut di Kampung Harapan, Kecamatan Sungai Apit Berjalan Aman dan Kondusif
• Stiker Paslon No 2 AMAN Dipasang di Yayasan Pendidikan AD-Darajat Duri, Panwaslu Sebut Itu Pelanggar
• Patroli Karlahut di Kampung Harapan, Kecamatan Sungai Apit Berjalan Kondusif

OPINI - Perkembangan dunia digital yang pesat hari ini menjadikan saluran baru bagi para politisi untuk dapat membangun komunikasi lebih mudah kepada masyarakat. Berbagai platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia seakan memutus jarak antara politisi dan masyarakat sehingga dapat terjadi pertukaran informasi yang dua arah secara real time. 

Menurut Data Reportal ( 2023) , Jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini adalah 212.9 Juta pengguna atau 77 % dari total jumlah populasi.  Data ini seakan menjelaskan betapa besarnya pengguna media digital yang telah terkoneksi pada saluran komunikasi sehingga arus informasi menjadi mudah untuk dibagikan. Hal ini seharusnya dapat menjadi alat bagi para politisi maupun lembaga politik untuk dapat meningkatkan metode pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat. 

Pendidikan politik merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak serta partisipasi politik sesuai dengan konstitusi. Meningkatnya kesadaran politik akan memberikan kualitas demokrasi yang lebih baik terutama di Indonesia. Jika sebelumnya  kualitas pendidikan politik di Indonesia dianggap kurang karena terbatasnya saluran informasi, maka alasan tersebut seharusnya telah terpatahkan dengan adanya media digital yang sangat mempermudah bagi para politisi maupun lembaga politik dalam mendorong kegiatan pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurut Nasrullah dan Amril (2004), fungsi atau tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut: 

1. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik khususnya dalam fungsi sosial dan fungsi politik, seperti bias kerja sama: bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan Negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama. 
2. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk egoism dan menjadi bintang politik). 
3. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada ditengah masyarakat itu tidak permanen, tidak masif atau imanen sifatnya, tetapi selalu bias berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
4. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang aktual, lalu berusaha ikut memecahkan, jadi terdapat partisipasi politik. Urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan pada umumnya .
5. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses proses politik dari warga Negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan Negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.

Besarnya jumlah pengguna media digital di Indonesia seharusnya dapat menciptakan sebuah kultur baru dalam pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga dalam proses politik elektoral dapat benar-benar sehat dan baik karena adanya kesadaran komunal. Maka dari itu seluruh lembaga politik dalam hal ini baik itu partai politik, stakeholder, akademisi dan instrumen lainnya perlu bergandeng tangan dalam membangun iklim demokrasi yang sehat melalui kesadaran kolektif sehingga masyarakat dapat memahami akan hak dan kewajiban berpolitik.

Sumber pustaka : Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny.2004. Partai politik, partisipasi politik dan pendidikan politik,Bandung : PPS Fisip Unpad

www.datareportal.com 

Penulis : Billy Yanis Saputra, SE, MM