Maret 2018, Pemkab Bengkalis Targetkan SPIP Level 3

Berita Sebelumnya

• Bupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• Bupati Kasmarni dan Rombongan Lanjut Safari Ramadhan di Kecamatan Bandar Laksamana

Berita Terkait

• AKN Bengkalis Siap Menjadi Kampus Vokasi Terbaik di Riau
• Bupati Amril Akan Hadiri Pelantikan IKDKB
• Persiapan Hadapi USBN di Bulan April, SDN 1 Bengkalis Adakan Terobosan
• Wabup Minta ASN Pemkab Bengkalis Tingkatkan Kedisiplinan
• Membangun Kepulauan Meranti Dari Propinsi Riau
• Amril : Tahun ini Jalan Gajah Mada Masuk MY

BENGKALIS – Meskipun secara nasional, tingkat kematangan (maturitas) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) level 3 setiap daerah pada tahun 2019. Namun Kabupaten Bengkalis berani pasang target, Maret 2018 bisa berada pada level 3.

“Insya Allah, kita bisa mencapai target tersebut. Apalagi, seluruh kepala perangkat daerah telah menandatangani komitmen untuk mencapai target tersebut,” ungkap Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Arianto saat mewakil Bupati Bengkalis, pada pembukaan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP, Rabu 31 Januari 2018.

Selain pembukaan Bimtek, saat bersamaan juga dilaksanakan penandatanganan komitmen kepala perangkat daerah dalam pencapaian level 3 SPIP dan Sosialisasi Perbup Manajemen Risiko tahun 2018. 

Penandantangan komitmen kepala OPD, disaksikan langsung Plt Sekda Bengkalis Arianto, Plt Inspektur Suparjo dan Pengendali Teknis BPKP Perwakilan Riau, Yanerius.

Sekda menegaskan untuk mencapai target maturitas SPIP pada level 3, dibutuhkan proaktif dari seluruh perangkat daerah yang ada, terutama dalam hal menyiapkan infrastruktur aturan/regulasi  yang menunjang tugas dan fungsi. Infrastruktur tersebut, seperti standar operasional prosedur (SOP) atau standar proserud operasional (SPO) maupun peraturan di level OPD.

Arianto menekankan untuk meningkatkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan bukan hanya dilakukan di akhir pelaksanaan kegiatan, tapi sudah dilakukan sejak proses perencanaan. “Disini lah letak peran seorang Kasubag Program pada setiap OPD,” ungkapnya.

Sementara itu, Yanerius menegaskan pencapaian target maturitas SPIP level 3 dapat terealisasi lebih cepat dari target nasional, dibutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah. Jadi persoalan pengawasan tidak mesti dari Inspektorat, namun harus dari intern OPD bersangkutan. 

Sebagai tindak lanjut dari target bulan Maret, pencapaian maturitas SPIP di level 3, sebanyak 16 perangkat daerah akan diambil sampel oleh BPKP Perwakilan Riau. 

Keenambelas OPD tersebut, yakni, Inspektorat,  Bappeda, BPKAD, Bapenda, BKPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Dukcapil, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**