Implementasi SPM, Naskah Dinas Serta Model Layanan Desa di 5 Kecamatan

Berita Sebelumnya

• Cagubri Abdul Wahid Targetkan Ekonomi Riau Tumbuh Diatas 7 Persen
• Cagubri Abdul Wahid Targetkan Ekonomi Riau Tumbuh Diatas 7 Persen
• Resmikan Posko Pemenangan di Ujung Batu, Abdul Wahid Dapat Dukungan Tokoh Rohul
• Resmikan Posko Pemenangan di Ujung Batu, Abdul Wahid Dapat Dukungan Tokoh Rohul

Berita Terkait

• Dalam Kunjungannya, Cagubri Abdul Wahid Komitmen Bagun Bengkalis
• Bacagubri Abdul Wahid Komitmen Realisasikan Jembatan Pakning - Bengkalis
• Satu Satunya Cagubri yang hadir, Abdul Wahid di Kenalkan Kepada Seluruh Kader PDI Perjuangan
• Satu Satunya Cagubri yang hadir, Abdul Wahid di Kenalkan Kepada Seluruh Kader PDI Perjuangan
• Satu-satunya Cagubri Yang Hadir, Abdul Wahid Dikenalkan Pada Forum Konsolidasi PDI-P Riau
• Tingkatkan Ekonomi Lokal, Masyarakat Rupat Utara Dapat Pelatihan Olahan Hasil Laut

BENGKALIS - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, Politeknik Negeri Bengkalis bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah menginisiasi program penting yang difokuskan pada implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dan Tata Naskah Dinas Desa di sektor kepulauan. Program ini mencakup lima kecamatan di Kabupaten Bengkalis, yakni Kecamatan Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, dan Siak Kecil. Selasa (06/08/2024)

Program yang dilaksanakan melalui skema matching fund tahun 2024 ini, dipimpin oleh Adrian Irnanda Pratama sebagai ketua program. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat model layanan bagi pemerintah desa, khususnya di daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan layanan.

Adrian Irnanda Pratama menjelaskan bahwa implementasi SPM Desa dan penyusunan Tata Naskah Dinas Desa adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah desa dapat memberikan layanan yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Kami berharap melalui program ini, desa-desa di Kabupaten Bengkalis, khususnya di wilayah kepulauan, dapat meningkatkan mutu pelayanannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program ini," ujarnya.

Program ini juga melibatkan berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa, dengan tujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun dan mengimplementasikan tata naskah dinas yang efektif serta menerapkan SPM secara konsisten.

Selain itu, dalam pelaksanaan program ini, akan dibangun model layanan yang adaptif terhadap kondisi lokal, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses pelayanan dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Dengan adanya model layanan ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Bengkalis dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Program ini mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas, yang juga terlibat aktif dalam program ini, menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan seperti Politeknik Negeri Bengkalis dan pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih modern dan berdaya saing.

Dengan berlangsungnya program ini, diharapkan bahwa hasilnya dapat diadopsi dan direplikasi di desa-desa lainnya di seluruh Indonesia, sebagai model percontohan dalam meningkatkan mutu pelayanan pemerintahan desa.**