Yung Sanusi : Fraksi PKS Soroti Perkembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis

Berita Sebelumnya

• Berita Kehilangan Surat Tanah Atas Nama Bukhori, HS
• Pemdes Pematang Duku Ikuti Pawai Taaruf Sukseskan MTQ Ke - 57 Kecamatan Bengkalis
• Info Kehilangan Surat Tanah Atas Nama Bukhori, HS
• PMII Bengkalis Bersinergi Dengan PLN Bengkalis: Wujudkan Akses Listrik Gratis Lewat Program Light Up

Berita Terkait

• Yong Sanusi, SH.MH : Fraksi PKS soroti Perkembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis
• Kukuhkan Team dan Resmikan Posko Pemenangan Duri Timur, Kasmarni Sampaikan Terimakasih ke Relawan
• Kunker Komisi II DPR RI Bahas Rancangan Undang - Undang Pemilu 2024
• Kasmarni : Sungguh Saya Terharu dan Bahagia
• Kasmarni Dukung dan Apresiasi Setinggi -Tingginya Inisiatif Warga
• Ikut Goro Bersama Warga Duri, Kasmarni Mengajak Galang Solidaritas Peduli Sesama

BENGKALIS - Rapat paripurna ke - 3 masa persidangan III tahun sidang 2020 DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda pandangan umum fraksi - fraksi terhadap ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Selasa (28/07/2020) sore sekitar pukul 14.30 WIB.

Sidang paripurna tersebut langsung dipimpin ketua DPRD kabupaten bengkalis H. Khairul Umam dan didampingi wakil ketua DPRD Saiful Ardi. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang hadir dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi kali ini berjumlah 26 orang dari 45 orang anggota DPRD yang hadir. Sesuai dengan ketentuan pasal 117 ayat (2) peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Bengkalis nomor 01 tahun 2019. Maka rapat paripurna tersebut dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Jumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis yang akan menyampaikan pandangan umum berjumlah 7 Fraksi yakni, Fraksi PKS dengan juru bicara Sanusi, SH.MH, Fraksi partai Golkar dengan juru bicara Al Azmi, Fraksi PDI - Perjuangan dengan juru bicara Febriza Luwu, Fraksi PAN dengan juru bicaranya Indrawan Syah, fraksi Gerindra juru bicara Andi Fahlefi, Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia dengan juru bicara Lorensius dan Fraksi Suara Rakyat juru bicara dr.Morrison.

Dalam pandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan oleh Sanusi, SH.MH menyampaikan bahwa kinerja pemerintah daerah saat ini belum maksimal dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Bengkalis tahun 2019. untuk itu fraksi PKS mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tahun 2020 kedepan.

Dikatakan Sanusi, hal tersebut perlu dilakukan karena total pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp.226.24 miliar atau sekitar 52.66% dari target APBD sebesar Rp.429,37 miliar sepanjang tahun pelaksanaan 2019. Berdasarkan realita tersebut, kami dari Fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Bengkalis bekerja maksimal dalam melakukan kajian yang lebih komprehensif dan potensi yang kemudian bisa diupayakan sebagai solusi terbaik untuk meningkatkan peluang retribusi dan pajak daerah di Kabupaten Bengkalis.

Saat dihubungi oleh awak media melalui telpon selulernya, Sanusi mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkat pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkalis adalah Pemerintah daerah dalam hal ini OPD terkait seperti misalnya Dinas Koperasi harus memperhatikan UMKM.

"Saat ini kita akui Pemerintah Daerah kurang memperhatikan sektor UMKM, padahal potensi ini sangat besar dan  pengaruhnya juga sangat besar pada peningkatan pendapatan asli Daerah Kabupaten Bengkalis. Kita juga menginginkan kepada Pemerintah Daerah seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bengkalis terutama bergerak dibidang UMKM harus diiventarisir karena ini merupakan peluang yang harus digarap." Kata politisi muda PKS Sanusi.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha atau UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis.

"Sistem marketing nya seperti apa dan cara untuk mengembangkan usahanya juga seperti apa agar UMKM kita bisa hidup dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka." Sambung Sanusi.

Lebih lanjut, Sanusi menambahkan serapan APBD Tahun pelaksanaan 2019 belum terlaksana secara komplek dan tidak tepat sasaran seperti pada pelayanan publik kami menilai belum terlaksana secara maksimal terkait ketersediaan blanko KTP, akte kelahiran hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik.

Dalam sidang paripurna tersebut, turut dihadiri Plh Bupati Bengkalis, H.Bustami HY, Kepala OPD Kabupaten Bengkalis dan seluruh staf DPRD Bengkalis.**

Penulis : Supian