Polbeng dan DPMD Gelar FGD Implementasi SPM Desa di Kecamatan Pinggir

dibaca: 108 kali
Oleh: Admin Pendidikan | Kamis, 19 September 2024 - 14:58:10 WIB

Polbeng dan DPMD Gelar FGD Implementasi SPM Desa di Kecamatan Pinggir

FGD Polbeng dan DPMD

BENGKALIS - Politeknik Negeri Bengkalis bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa dan Tata Naskah Dinas Desa serta Model Layanan Bagi Pemerintah Desa" pada 17 September 2024 di Kecamatan Pinggir. FGD ini difokuskan pada sektor kepulauan, yang mencakup enam kecamatan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa di wilayah tersebut.

 

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah desa, akademisi, serta ahli dari bidang pelayanan publik. Diskusi difokuskan pada penerapan Standar Pelayanan Minimal di desa-desa kepulauan yang seringkali menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur. Tata naskah dinas yang efektif dan efisien, serta inovasi model pelayanan desa berbasis digital, menjadi sorotan penting dalam rangka peningkatan mutu administrasi dan pelayanan di tingkat desa.

 

Melalui FGD ini, dihasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi teknologi digital dalam pelayanan publik desa. Selain itu, peserta juga mengidentifikasi kebutuhan akan perbaikan infrastruktur komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar desa di wilayah kepulauan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan yang sesuai dengan SPM Desa.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis, khususnya di sektor kepulauan, dalam mengimplementasikan SPM Desa secara optimal. Dengan adanya dukungan dari Politeknik Negeri Bengkalis dan DPMD, tindak lanjut dari FGD ini akan melibatkan program monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan penerapan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di desa-desa kepulauan.**

  Print Berita

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook