Bupati Bengkalis Sampaikan Usulan APBN Kepada Menteri LHK

Berita Sebelumnya

• Bupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• Bupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla
• SafaBupati Kasmarni Perkuat Ukhuwah dan Ajak Masyarakat Cegah Karhutla

Berita Terkait

• Komandan Koramil 9 Minas, Kapten S Sinaga Hadiri Acara Peresmian Kampus Islami
• Putus Mata Rantai Covid 19, Personil Koramil 10 Perawang Gelar Operasi Prokes
• Cegah Covid 19, Babinsa Desa Laksamana Kembali Menggelar Patroli Yustisi
• Cegah Kebakaran, Babinsa Desa Semukut Gelar Patroli
• Awasi Titik Api, Personil Koramil 11 Kandis Gelar Patroli Karlahut
• Anggota Koramil 2 Tebing Tinggi Kembali Gelar Patroli Yustisi

BENGKALISINFO.COM - Persoalan lingkungan seperti abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan serta persoalan tata ruang wilayah (RTRW) merupakan prioritas utama yang akan diselesaikan Bupati Bengkalis Kasmarni pada masa kepemimpinannya. Sabtu (10/04/2021).

Hal itu diungkapkan Bupati Bengkalis Kasmarni pada saat menghadiri undangan diskusi terbatas bersama menteri LHK Siti Nurbaya di Pekanbaru. Dalam dalam kesempatan itu, Kasmarni memaparkan kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini terkait dengan persoalan lingkungan seperti abrasi, kebakaran hutan dan lahan, air bersih dan persoalan sampah.

Kegiatan rapat terbatas bersama menteri LHK juga dihadiri dua kepala daerah lainnya yakni, Bupati Siak Alfedri dan Walikota Dumai Faisal.

Selain membahas masalah lingkungan, Kasmarni juga menyampaikan persoalan tata ruang yang pembahasan nya masih terkendala dan belum menemukan titik temu antara legislatif, eksekutif dan Pemerintah Pusat.

Diketahui bahwa, kawasan hutan di Kabupaten Bengkalis saat ini mencapai 603.747.97 hektar atau sekitar 69.85 % dan 260.561.11 hektar atau sekitar 30.15 %, merupakan area pengunaan lainnya (APL).

Lebih lanjut, Kasmarni menambahkan dari luas wilayah tersebut, masih terdapat beberapa persoalan. Pertama, masih banyak pemukiman warga yang berada dalam kawasan hutan. Kedua, masih banyak fasilitas khusus dan fasilitas umum berada dalam kawasan hutan. Persoalan ini tentunya menganggu Kabupaten Bengkalis dalam menuntaskan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pembangunan ekonomi secara umum termasuk peluang investasi.

Sebelumnya di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah mengajukan percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) ke tim PPTKH Provinsi Riau seluas 148.000 hektar. Namun, yang direkomendasikan oleh tim PPTKH Provinsi Riau hanya seluas 5.790 hektar saja, seperti fasilitas umum, rumah, sekolah, perkebunan masyarakat belum dapat direkomendasikan.

Sementara itu, setelah mendengar penjelasan Bupati Bengkalis Kasmarni, menteri LHK Siti Nurbaya didampingi wakil menteri LHK Aue Dohong dan sejumlah pejabat yang hadir langsung merespon positif dan mengintruksikan tim dan seluruh jajaran untuk menindaklanjuti persoalan itu segera.

Disisi lain, politisi partai nasdem itu juga menyarankan kepada daerah Kabupaten/Kota harus aktif menyampaikan informasi daerahnya. Hal ini itu guna untuk mendorong pembangunan dan perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Karena yang tau dengan kondisi daerahnya adalah kepala daerah seperti Bupati dan Walikota," Pungkas Siti Nurbaya

Pada kesempatan itu, melihat ini sebuah peluang, Bupati Bengkalis Kasmarni pada saat bersamaan langsung menyerahkan sejumlah usulan Kabupaten Bengkalis khususnya dibidang lingkungan kepada menteri untuk diakomodir kedalam APBN 2022, diantaranya pembangunan sejumlah TPS sarana dan prasarana persampahan serta laboratorium lingkungan hidup.

Turut hadir dalam rapat terbatas bersama menteri LHK, sekaligus mendampingi Bupati Bengkalis Kasmarni, sekretariat bappeda Bengkalis Rinto, SE. M.Si dan kepala bidang infrastruktur dan prasarana wilayah Azmir.**

Penulis : SUPIAN