Penguatan Tata Kelola Keuangan, STIE Syariah Bengkalis Taja Forum Diskusi Keuangan Desa

Berita Sebelumnya

• Cagubri Abdul Wahid Targetkan Ekonomi Riau Tumbuh Diatas 7 Persen
• Cagubri Abdul Wahid Targetkan Ekonomi Riau Tumbuh Diatas 7 Persen
• Resmikan Posko Pemenangan di Ujung Batu, Abdul Wahid Dapat Dukungan Tokoh Rohul
• Resmikan Posko Pemenangan di Ujung Batu, Abdul Wahid Dapat Dukungan Tokoh Rohul

Berita Terkait

• STIE Syariah, Taja Seminar Nasional Sengketa Ekonomi Melalui Litegasi
• Muhammad Syafiq Siap Bersinergi dengan Pemerintah
• Mendagri Tito Karnavian Puji Bupati Bengkalis Kasmarni
• Penguatan Pengabdian Berbasis Riset, STIE Syariah Taja Seminar Nasional
• Masjid Nurul Huda Teluk Setopong Laksanakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
• Kondisi Jalan Poros Rupat Mengalami Rusak Parah, Masyarakat Harapkan Gerak Cepat PUPR Bengkalis

BENGKALIS – Sebagai upaya peningkatan kebijakan bagi perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Syariah menggelar forum diskusi keuangan desa dengan mengambil tema “Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa Berintegrasi,Transparan Dan Akuntabilitas”.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah perangkat Desa dan dilaksanakan di Aula STIE Syariah Bengkalis dengan menghadiri narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Rinaldi Eka Wahyu, S.E.,M.M, Dosen STIE Syariah Muhammad Elsa Tomisa, S.EI.,M.E.Sy dan Ema nirwana, SE.,M.Ak. Selasa, 8 November 2022.

Kegiatan ini diresmikan langsung oleh kepala dinas PMD Kabupaten Bengkalis yang diwaliki oleh Kabid Pemerintah Desa Bapak Rinaldi Eka Wahyu. Sekaligus menyampaikan kata sambutan . Dalam sambutanya ia menyatakan bahwa “Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh STIE Syariah ini karena kunci dalam suatu forum ialah kolaborasi baik dari Perangkat Desa, Kepala Desa maupun lembaga yang ada”, ujarnya.

Seperti diketahui, dalam UU Desa No 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa adanya perubahan paradigma dimana Pemerintah Desa sudah dijadikan sebagai subjek diberikan kewenangan untuk membangun desanya dengan kewenangan local yang diberikan dan tetap pada batasan-batasan yang telah ditentukan. Dengan adanya UU ini transformasi terjadi dan sudah diterapkan serta pengelolaan Keuangan Desa sudah dua kali peraturan ini dilakukan perubahan.

Sementara itu Ketua STIE Syariah Bengkalis Khodijah Ishak dalam sambutannya menyampaikan bahwa, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan fungsi pengelolaan keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan dengan asas-asas transparan, akuntabilitas, partisipatif yang dilakukan secara tertib serta disiplin, Ungkapnya.

Dalam amanat Permedes No 8 Tahun 2022 tentang prioritas dana desa, maka pada tahun 2023 dana desa difokuskan pada pemulihan ekonom, penigkatan MSDM, pecepatan penghapusan kemiskinan dan tetap memperhatika pemasalahan: Stunting, Pelaksanaan padat karya tunai desa, Pembangunan ekonomi desa, Penanggulangan bencana alam dan Penangulangansesuai dengan permasalahan desa. Prioritas penggunaaan dana desa pada tahun 2023 diarahkan pada pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nsional, dan mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non alam. Untuk medukung SDGs Desa.**

Editor : SUPIAN