Pembahasan RTRW dan RDTR Bengkalis Butuh Kajian Serta Melibatkan Banyak Pihak

Berita Sebelumnya

• Hidupkan Budaya dan Lingkungan Lewat Festival Sampan Layar
• Bupati Bengkalis Kasmarni Tegaskan BBM SPBU Diprioritaskan Untuk Masyarakat
• Bupati Bengkalis Kasmarni Tegaskan BBM SPBU Diprioritaskan Untuk Masyarakat
• Sambut HPN 2026, PWI Bengkalis Gelar PWI Night Fest dan CFN UMKM

Berita Terkait

• Polbeng Terapkan Teknologi RCP Dalam Upaya Penyediaan Air Bersih Masyarakat Miskin Pedesaan
• Dosen Polbeng Terapkan Media Pembelajaran Daring Dalam Bentuk Konferensi Video di SMP N 1 Bengkalis
• Ikip : Pemerintah Harus Mampu Menyediakan Lahan Cadangan Untuk Masyarakat
• Mahasiswa Protes Ke PN Bengkalis, Dampak Tiga WNA Malaysia Pencuri Ikan di Vonis Bebas
• HUT Bhayangkara Ke - 74 Polres Bengkalis Baksos Secara Serentak ke Desa-desa
• Abdul Wahid Minta Subsidi Listrik dan Gas LPG 3 Kg Ditingkatkan Dalam Neraca APBN 2021

BENGKALIS - Sebelum Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis menyetujui ranperda rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) Tahun 2020 perlu adanya kajian yang mendalam serta melibatkan banyak pihak, Kamis (02/06/2020).

Wakil Ketua KNPI Kabupaten Bengkalis sekaligus pemerhati lingkungan, Dendi Ariadi, M.Si, mengatakan RTRW Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 merupakan penekanan terhadap perwujudan ruang wilayah Kabupaten Bengkalis untuk masa yang datang.

"Membahas RTRW bengkalis tahun 2020 berarti juga membahas masalah masa depan bengkalis dalam jangka panjang. Membahas masa depan tentu harus memiliki kajian yang mendalam dan melibatkan banyak pihak" Kata Dendi.

Menurutnya, penetapan dan pengembangan ruang wilayah yang tercantum dalam RTRW harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tata ruang dan wilayah. Sebagai contoh, misalnya dari indeks rasio bencana (IRB), wilayah kabupaten termasuk dalam kelas resiko tinggi untuk bencana kekeringan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

"Penyusunan RTRW nantinya akan bisa menjawab segala kebutuhan masyarakat, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah penyusunan RTRW saat ini sudah menjawab semua persoalan yang timbul ditengah - tengah masyarakat seperti komplik lahan serta bencana" Sambungnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk setiap tahun yang terus mengalami peningkatan, tentu kebutuhan tanah atau wilayah pemukiman akan semakin meningkat. Pemerintah harus menyiapkan lahan cadangan pemukiman untuk masyarakat yang saat ini masih tinggal di kawasan hutan produksi.

"Harus kita akui bahwa sampai saat ini, konflik agraria di kabupaten bengkalis masih sering terjadi dan ini tidak terlepas dari RTRW dan RDTR yang sudah ada" Imbuhnya.

 Meskipun sudah ada political will dari Pemerintah, untuk mengimplementasikan peran serta masyarakat dalam merencanakan regulasi terkait dengan penataan tata ruang wilayah. Namu dalam pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masyarakat sebagai subyek penataan ruang masih ditempatkan sebagai posisi yang pasif.**

Penulis : Supian