Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Standar Operasional

Berita Sebelumnya

• Dhava Dorong RAT Luar Biasa Koperasi KUB, Minta Anggota dan Masyarakat dapat Kejelasan
• Cetak Talenta Muda Berprestasi di Politeknik Negeri Bengkalis
• Soroti Pengelolaan Deviden Rp. 8,44 Miliar dan Hak 2.,535 Anggota
• Anggota Koperasi KUB Desak Transparansi Pengelolaan Dana Dividen Rp. 8,44 Miliar

Berita Terkait

• Ketua DPRD Riau Kaderismanto Sambangi Mahasiswa UMRI Korban Dugaan Kekerasan di RS Awal Bros
• Ketua DPRD Riau Kaderismanto Sambangi Mahasiswa UMRI Korban Dugaan Kekerasan di RS Awal Bros
• Korban Minta Publik Hormati Proses Hukum
• Dibekali Kompetensi Untuk Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
• Jefri Al Malay Siap Tampil di Kenduri Seni Melayu 2026 Batam
• Akademisi HTN Soroti Mosi Tidak Percaya Terhadap Setwan Riau

RUPAT – Himpunan Pelajar Mahasiswa Rupat (HPMR) Bengkalis mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Permintaan tersebut muncul setelah beredarnya sejumlah informasi dan laporan dari masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian standar operasional pada beberapa dapur pelaksana program MBG. HPMR menilai pengawasan yang ketat diperlukan guna memastikan program strategis pemerintah itu berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ketua HPMR Bengkalis mengatakan bahwa audit perlu mencakup seluruh aspek penyelenggaraan program, mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan bahan makanan, kondisi fasilitas dapur, standar kebersihan dan sanitasi, keamanan pangan, hingga mekanisme distribusi makanan kepada para penerima manfaat.

"Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Namun, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Kami meminta BPK melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Rupat, termasuk memeriksa kelayakan fasilitas dapur yang beroperasi karena terdapat dugaan beberapa dapur belum memenuhi standar yang seharusnya," ujarnya.

Menurut HPMR, keberadaan dapur yang memenuhi standar merupakan faktor penting dalam menjamin kualitas makanan yang disajikan. Karena itu, aspek kebersihan lingkungan, sistem penyimpanan bahan pangan, peralatan memasak, serta proses distribusi harus menjadi perhatian utama agar kualitas layanan tetap terjaga.

Selain meminta audit dari BPK, HPMR juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG di Pulau Rupat. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran maupun ketidaksesuaian standar yang dapat berdampak pada kualitas makanan dan pelayanan kepada masyarakat.

HPMR menegaskan bahwa setiap temuan yang nantinya terungkap harus segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan. Organisasi mahasiswa itu juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bersikap terbuka dan transparan terhadap proses audit maupun pengawasan yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

Kami tidak ingin program yang memiliki tujuan mulia ini justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Audit dan evaluasi harus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat," tambahnya.

Sebagai bentuk kontrol sosial, HPMR Bengkalis menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah di Pulau Rupat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.**

Editor : SUPIAN