Anggota Komisi XI DPR RI Abdul Wahid Kritik Keras Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Berita Sebelumnya

• Dua Atlet Petangue Bengkalis Lolos Seleksi Pra PON
• Banyak Mendapat Dukungan, Amirul Siap Maju Sebagai Calon Ketua PD HIMAPERSIS Bengkalis
• Sampah Berserakan di Dermaga BUMD Air Putih, Ketua LPMD Angakat Bicara
• Bupati Bengkalis Kasmarni Wujudkan Impian Masyarakat di SM Giam SK dan Balai Raja

Berita Terkait

• Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan, DPPPA Bengkalis Taja Pelatihan Kewirausahaan Gender
• Tingkatkan Subsektor Perkebunan, Bupati Bengkalis Kasmarni Canangkan Gerakan Bokar Bersih
• Musholla Kampus Polbeng di Lengkapi Kontrol Proteksi Kerusakan Sound System Hibah Dari Dosen Polbeng
• Penguatan Tata Kelola Keuangan, STIE Syariah Bengkalis Taja Forum Diskusi Keuangan Desa
• STIE Syariah, Taja Seminar Nasional Sengketa Ekonomi Melalui Litegasi
• Muhammad Syafiq Siap Bersinergi dengan Pemerintah

PEKANBARU, - Dalam Agenda Kunjungan Kerja Sentra Sawit Komisi XI DPR RI Bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan di Provinsi Riau, turut hadir Anggota DPR Abdul Wahid yang merupakan putra asli provinsi riau, acara tersebut berlangsung Jumat, (18/11/2022) di Hotel Priemere Pekanbaru.

Disela acara Abdul Wahid yang ditemui awak media memberikan komentar kritis terhadap penggunaan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, menurutnya tidak substansial dan tidak menyentuh sektor ril

"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel" ungkap wahid

Seharusnya, lanjut wahid "Dana Tersebut mendukung untuk perkembangan sektor ril, semisal untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat (replanting), perbaikan ifrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya " lanjut wahid

Wahid menduga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industrinya, bukan petani. Terlebih saat harga sawit njlok BPDPKS tidak berperan sama sekali.

"Saya menyangkan dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS harus fokus salurkan untuk kepentingan pentani, contoh saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran, harusnya bisa dorong dengan memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif" tegas Pimpinan Baleg DPR RI ini

Lebih lanjut wahid menyampaikan, melalui komisi XI dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKB untuk kedepan, agar pengolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.

"Melalui Komisi XI saya akan berjuang dan mendorong, agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani produktif dan perbaikan Infrasteuktur" tutup Polisi Fraksi PKB ini.**

Editor : SUPIAN