Sebagai KLA

Bupati Bengkalis Kasmarni Apresiasi DPPPA Bengkalis Naik Status dari Pramana Menjadi Madya

dibaca: 102 kali
Oleh: Editor Pemerintahan Daerah | Senin, 08 Januari 2024 - 14:50:03 WIB

Bupati Bengkalis Kasmarni Apresiasi DPPPA Bengkalis Naik Status dari Pramana Menjadi Madya

Foto : Plt Kadis DPPPA Kabupaten Bengkalis Tasril Akmal pada saat Rapat Koordinasi beberapa waktu lalu

BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni menyambut baik dan apresiasi atas peningkatan Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Bengkalis dari peringkat Pratama naik menjadi Madya pada tahun 2023.

 

Demikian hal itu disampaikan Bupati Bengkalis dalam sambutan tertulis dibacakan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Rinto saat membuka Rakor Kota Layak Anak Kabupaten Bengkalis, Kamis 14 Desember 2023, di ruang rapat Zahari Kantor Bappeda Bengkalis. Dengan narasumber dari Anggota Tim Verifikasi KLA tingkat Provinsi Riau Risdayati dan Matridi Umar.

 

“Kami tentunya menyambut baik dengan diselenggarakannya rapat koordinasi kabupaten layak anak tahun 2023 ini, sebagai media untuk kita dapat mensinergikan dan mengkolaborasikan seluruh sumber daya yang ada untuk melaksanakan sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dari semua unsur, dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak di negeri junjungan ini,”kata Bupati.

 

Kasmarni mengatakan, pada penganugerahan Kabupaten Layak Anak pada tanggal 22 Juli 2023 yang lalu. Kabupaten Bengkalis berhasil naik peringkat, dari Kabupaten Layak Anak Pratama, menjadi Kabupaten Layak Anak Madya. Tentunya semua ini sebuah pencapaian yang perlu diberikan apresiasi, khususnya kepada ketua beserta jajaran gugus tugas kla serta pihak-pihak yang selama ini ikut terlibat didalamnya. Dengan harapan, apa yang telah kita capai saat ini harus bisa kita tingkatkan. Tahun depan, melalui komitmen bersama.

 

"Saya berharap tahun 2024 mendatang Kota Layak Anak Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat ditingkatkan lagi, dari peringkat Madya naik menjadi utama. Untuk itu mari kita perkuat kan kerjasama, sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan mewujudkan Kabupaten Bengkalis Layak Anak Kategori Utama,"ucap Kasmarni.

 

Makanya, dalam kesempatan tersebut Kasmarni berharap, penguatan sinergisitas, koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholders secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan guna menjamin hak dan perlindungan terhadap anak hendaknya dapat terus kita tingkatkan. Mengingat anak adalah investasi dimasa yang akan datang. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk menjadikannya lebih berkualitas, sehingga mereka akan menjadi modal pembangunan.

 

“Kami juga ingin menegaskan kepada seluruh perangkat daerah dan stake holder terkait, agar dapat kiranya melaksanakan beberapa tugas, antara lain, mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi daerah kabupaten layak anak, meliputi 24 indikator yang terbagi dalam 5 klaster. Klaster I hak sipil dan kebebasan, klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster v perlindungan khusus. Serta desa layak anak dan kecamatan layak anak,”ucapnya.

 

Sementara itu Plt. Kadis PPPA Kabupaten Bengkalis Tasril Akmal mengatakan, selaku dinas yang diberikan amanah untuk mengkoordinasikan dan memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sudah terpenuhi. Rakor ini sebagai evaluasi ada beberapa kegiatan yang direncanakan di tahun 2023 yang belum dapat terlaksana antara lain penyegaran pengurus asosiasi perusahaan sahabat anak (APSAI), pelatihan konveksi hak anak, bimtek sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, masjid ramah anak .

 

Lebih lanjut ia katakan, untuk tahun 2024 ini beberapa kegiatan prioritas tersebut kita usulkan kembali namun belum semuanya dapat terakomodir, ada lima kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain penyelengggaraan advokasi dan koordinasi KLA, pembinaan forum anak, pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan melalui parenting skill, penguatan PATBM.

 

Dan penyediaan layanan pengaduan bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk kegiatan lainnya seperti penyegaran APSAI, bimtek KLA, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, rumah ibadah ramah anak , sosialisasi DPPPA belum dapat dilaksanakan.

 

“Untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak kepada OPD terkait untuk bisa melaksanakan dan memfasilitasinya,”pungkasnya.

 

Rakor tersebut diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas Serta Fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Camat Sekabupaten Bengkalis, Ketua Umum Mka dan Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Ketua Mui,Ketua Baznas, Ketua FKUB, Ketua Ormas dan OKP Kabupaten Bengkalis.**


Penyunting : SUPIAN

  Print Berita

0 Komentar

Tulis Komentar

Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Komentar Facebook